Layanan Pendidikan

100% GRATIS TANPA BIAYA (No Pungli). Seluruh 24 jenis layanan administrasi publik dan kepegawaian yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah tidak dipungut biaya sepeser pun.

Apabila Anda menemukan atau dimintai biaya/imbalan dalam bentuk apapun oleh oknum petugas atau pihak lain, mohon segera laporkan melalui menu Pengaduan Resmi Disdik HST atau saluran SP4N-LAPOR! Pemkab HST.

Pelayanan tatap muka bertempat di Unit Layanan Terpadu (ULT) Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, beralamat di Jl. H. Sibli Imansyah No. 1, Barabai, Kab. Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan (71311).

Untuk kemudahan Anda tanpa perlu mengantre, seluruh pengajuan formulir digital tetap dapat diakses Online 24 Jam / 7 Hari.

Pemohon dapat mengakses layanan secara daring kapan saja melalui portal resmi layanan digital kami. Khusus untuk 14 Layanan Administrasi Kepegawaian ASN (KGB, Cuti, Pangkat, Pensiun, dll.), berkas persyaratan dapat diunggah langsung melalui tautan form berikut:

Pastikan dokumen yang diunggah berupa scan/foto asli yang terbaca jelas dalam format PDF atau gambar.

Pelayanan legalisasi ijazah/STTB/SKHUN diperuntukkan bagi alumni sekolah di bawah binaan Disdik HST (PAUD, TK, SD, SMP). Prosedurnya:

1. Membawa fotokopi ijazah/STTB yang akan dilegalisasi (maksimal 5–10 lembar atau sesuai kebutuhan wajar).
2. Wajib memperlihatkan dokumen Ijazah / STTB ASLI kepada petugas loket ULT Disdik HST untuk verifikasi keabsahan.
3. Petugas memvalidasi data dan membubuhkan tanda tangan pengesahan serta stempel basah dinas.

Sesuai Permendikbud Nomor 29 Tahun 2014, ijazah yang hilang/rusak tidak dicetak ulang blangkonya, melainkan diterbitkan Surat Keterangan Pengganti Ijazah / STTB (SKPI) yang memiliki kekuatan hukum yang sama dengan ijazah asli.

Persyaratan yang wajib disiapkan:

• Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan dari Kepolisian (jika hilang) atau sisa fisik ijazah (jika rusak terbakar/robek).
• Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) bermaterai dari pemohon.
• Surat pengantar permohonan dan SPTJM dari Kepala Sekolah bersangkutan.
• Fotokopi ijazah lama (jika ada) serta fotokopi KTP / Akta Kelahiran / Kartu Keluarga.
• Menghadirkan 2 (dua) orang saksi teman satu angkatan/lulusan yang sama (apabila arsip buku induk sekolah telah musnah).

Ijazah yang telah bertanda tangan tidak boleh dicoret, ditipp-ex, atau ditimpa. Pemohon dapat mengajukan Surat Keterangan Kesalahan Penulisan Ijazah / STTB.

Persyaratan berkas:

• Ijazah/STTB asli yang memuat kesalahan penulisan.
• Fotokopi Akta Kelahiran yang sah.
• Fotokopi Kartu Keluarga (KK) dan KTP yang berlaku.
• Fotokopi buku rapor asli pada semester yang relevan.
• Surat pengantar permohonan pembetulan dari Kepala Satuan Pendidikan terkait.

Layanan ini memfasilitasi rekomendasi perpindahan peserta didik antar sekolah, antar kecamatan, maupun antar kabupaten/provinsi (TK, PAUD, SD, dan SMP).

Alur & Berkas Persyaratan:

1. Surat permohonan pindah sekolah dari orang tua/wali murid bermaterai.
2. Surat Keterangan Pindah Sekolah (Surat Lepas) dari sekolah asal.
3. Surat Keterangan Siap Menerima dari sekolah tujuan.
4. Fotokopi buku rapor semester terakhir.
5. Lembar cetak validasi NISN dan status Dapodik siswa.

Dinas Pendidikan Kab. HST memfasilitasi asesmen identifikasi anak berkebutuhan khusus guna menjamin hak pendidikan inklusif yang setara dan bermutu.

Tata Cara Pengajuan:

• Orang tua/wali atau satuan pendidikan mengajukan surat permohonan asesmen ke ULT Disdik HST.
• Melampirkan fotokopi Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga (KK) anak.
• Melampirkan hasil diagnosa/keterangan medis/psikologis pendukung (bila ada).
• Tim Asesmen Terpadu Disdik HST menjadwalkan pemeriksaan fungsional/akademik anak dan mengeluarkan Laporan Hasil Asesmen serta Rekomendasi Layanan Pendidikan Inklusi.

NUPTK diberikan kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) formal maupun non-formal yang memenuhi kualifikasi sesuai ketentuan Dirjen GTK Kemendikbudristek.

Syarat Pengusulan:

• Terdata aktif pada Dapodik sekolah binaan Disdik HST dan telah tersinkronisasi.
• Memiliki SK Pengangkatan dari Pejabat Pembina Kepegawaian (Bupati/Kadisdik) untuk sekolah negeri, atau SK Pengangkatan dari Ketua Yayasan untuk sekolah swasta.
• Memiliki Surat Penugasan Mengajar (SK Pembagian Tugas) dan SPMT.
• Pindaian KTP asli dan ijazah lengkap mulai dari SD, SMP, SMA s.d. S1/D4 yang linear.
• Operator Verval PTK Dinas akan memeriksa berkas dan meneruskan antrean pengajuan ke Pusdatin/Kementerian.

Penyaluran Tunjangan Profesi Guru (Sertifikasi) disalurkan setiap triwulan (Triwulan I, II, III, dan IV) langsung ke rekening guru penerima setelah Surat Keputusan Tunjangan Profesi (SKTP) diterbitkan oleh Kemendikbudristek.

Syarat & Kriteria Pencairan TPG:

• Guru berstatus ASN (PNS/PPPK) atau Non-ASN yang telah lulus PPG dan memiliki Sertifikat Pendidik serta NRG.
• Data mengajar pada Dapodik linear dengan bidang sertifikasi dan memenuhi beban kerja tatap muka minimal 24 jam per minggu.
• Status validasi Info GTK berkode 07/08/Valid.
• Menyerahkan rekapitulasi kehadiran bulanan (fingerprint) yang dilegalisir Kepala Sekolah dan Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM).

Kenaikan pangkat bagi Jabatan Fungsional Guru diproses melalui integrasi angka kredit kinerja terbaru (PAK Konversi e-Kinerja PMM / SIASN BKN).

Dokumen yang Dilampirkan via Form Online:

• SK Kenaikan Pangkat terakhir dan SK Jabatan Fungsional Guru terakhir.
• Penetapan Angka Kredit (PAK) Konversi / Integrasi yang telah disahkan.
• Penilaian Kinerja Pegawai (SKP) 2 tahun terakhir dengan predikat minimal Baik.
• Sertifikat Pendidik dan ijazah terakhir terlegalisir.

Kenaikan Gaji Berkala (KGB) berhak diperoleh PNS setiap 2 (dua) tahun sekali apabila telah memenuhi masa kerja dan syarat penilaian kinerja.

Langkah Pengajuan Online:

1. Akses formulir digital di s.id/layanankepegawaian_disdikhst.
2. Unggah scan SK CPNS dan SK PNS.
3. Unggah scan SK Kenaikan Pangkat terakhir.
4. Unggah scan SK Kenaikan Gaji Berkala (KGB) terakhir.
5. Unggah scan Penilaian Kinerja (SKP) tahun terakhir bernilai minimal Baik.

Disdik HST memfasilitasi pengesahan berbagai jenis cuti sesuai Peraturan BKN Nomor 24 Tahun 2017 / Peraturan BKN No 7 Tahun 2021:

• Cuti Tahunan (12 hari kerja per tahun).
• Cuti Melahirkan / Bersalin (3 bulan, melampirkan surat HPL/keterangan bidan/dokter).
• Cuti Sakit (melampirkan surat keterangan dokter pemerintah/faskes).
• Cuti Alasan Penting (CAP) (keluarga inti sakit keras/meninggal, pernikahan pertama, musibah).
• Cuti Besar & Cuti di Luar Tanggungan Negara (CLTN).

Berkas permohonan ditandatangani atasan langsung dan diunggah ke form kepegawaian dinas.

Dinas Pendidikan Kab. HST melayani empat kategori kenaikan pangkat bagi ASN non-fungsional dan fungsional:

• Kenaikan Pangkat Reguler / Otomatis (SOP.KPG.04): Setiap 4 tahun sekali bagi PNS yang tidak menduduki jabatan struktural/fungsional.
• Kenaikan Pangkat Luar Biasa / Prestasi (SOP.KPG.05): Bagi ASN yang menemukan karya/prestasi bermanfaat besar bagi negara/daerah.
• Kenaikan Pangkat / Jenjang Jabatan Fungsional (SOP.KPG.06): Penyesuaian jenjang karir fungsional tertentu.
• Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah (SOP.KPG.07): Bagi PNS yang telah lulus ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah (UPPI) dan memiliki SK Izin Belajar.

Pengajuan pensiun Batas Usia Pensiun (BUP) wajib diajukan ke Subbag Kepegawaian Disdik HST paling lambat 6 bulan hingga 1 tahun sebelum TMT Pensiun agar penetapan SK Pensiun dan hak keuangan Taspen tidak terputus.

Jenis Layanan Pensiun:

• Pensiun BUP (Usia 58 tahun untuk Pelaksana/Staf, 60 tahun untuk Guru/Pengawas).
• Pensiun Atas Permintaan Sendiri / APS (Minimal usia 50 tahun dan masa kerja 20 tahun).
• Pensiun Janda / Duda dan Pensiun Anumerta.
• Masa Persiapan Pensiun / MPP (dapat diajukan 1 tahun sebelum BUP dengan pembebasan tugas).

Pengembangan kompetensi pendidikan ASN diatur ketat agar tidak mengganggu pelayanan publik:

• Izin Belajar (SOP.KPG.13): Wajib diajukan sebelum perkuliahan dimulai. Program studi wajib minimal terakreditasi B, jadwal kuliah di luar jam kedinasan, dan bidang studi linear dengan tugas jabatan.
• Tugas Belajar (SOP.KPG.12): Menjalani studi purnawaktu berdasarkan seleksi beasiswa resmi dengan surat keputusan pembebasan tugas jabatan sementara.
• Pencantuman Gelar (SOP.KPG.11): Diajukan setelah lulus dengan melampirkan ijazah, transkrip nilai resmi terlegalisir, SK Izin Belajar, dan sertifikat akreditasi program studi.

Layanan ini memproses telaah rekomendasi kepindahan ASN (PNS) antar unit kerja, antar dinas di Kab. HST, maupun mutasi antar daerah/provinsi.

Persyaratan:

• Surat permohonan mutasi pribadi bermaterai dengan alasan yang jelas.
• Surat rekomendasi persetujuan dari atasan langsung / Kepala Sekolah.
• Surat rekomendasi siap menerima dari instansi/sekolah tujuan.
• SK CPNS, SK PNS, SK Pangkat Terakhir, dan SKP 2 tahun terakhir.
• Hasil telaah Analisis Beban Kerja (ABK) memastikan sekolah asal tidak mengalami defisit/kekurangan guru.

Sesuai PP Nomor 10 Tahun 1983 jo PP Nomor 45 Tahun 1990, PNS yang akan melangsungkan perceraian wajib memperoleh izin tertulis terlebih dahulu dari Pejabat Pembina Kepegawaian (Bupati melalui Kepala Dinas Pendidikan).

Tahapan Proses:

1. Pengajuan surat permohonan izin cerai beserta kronologi permasalahan dan dokumen pendukung.
2. Pemeriksaan berkas kepegawaian oleh tim pemeriksa Disdik HST.
3. Proses pembinaan dan konseling mediasi rekonsiliasi suami-istri oleh tim dinas guna mengupayakan kerukunan kembali.
4. Apabila mediasi tidak mencapai mufakat, Tim Disdik HST menerbitkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan surat rekomendasi telaah ke BKPSDM/Bupati.

Dinas Pendidikan Kab. HST memfasilitasi program rehabilitasi ruang kelas, pembangunan sarana sanitasi (toilet/UKS/laboratorium/perpustakaan), dan perabot sekolah melalui pendanaan DAK Fisik maupun APBD.

Langkah Pengusulan:

1. Operator sekolah memperbarui instrumen kondisi kerusakan ruang belajar pada Dapodik Menu Sarpras secara objektif dan berkala.
2. Menyampaikan proposal usulan bantuan fisik resmi yang diketahui oleh Komite Sekolah.
3. Melampirkan foto dokumentasi kondisi kerusakan fisik bangunan terkini secara menyeluruh.
4. Melampirkan bukti kepemilikan/legalitas lahan (sertifikat tanah/akta hibah milik pemerintah daerah).

Layanan ini memfasilitasi satuan pendidikan baru (PAUD, TK, SD, SMP, PKBM) agar terdaftar resmi dalam basis data referensi Pusdatin Kemendikbudristek.

Persyaratan:

• Formulir permohonan pengajuan NPSN resmi.
• SK / Izin Operasional Pendirian Satuan Pendidikan yang masih berlaku dari DPMPTSP / Dinas Pendidikan Kab. HST.
• Foto plang papan nama sekolah dan foto gedung sekolah tampak depan.
• Bukti kepemilikan/penguasaan lahan sekolah (sertifikat tanah/hibah/perjanjian pinjam pakai).
• Operator Verval Satuan Pendidikan Disdik HST akan memverifikasi dan mengajukan ke Pusdatin pusat.

Tim Manajemen BOS Dinas Pendidikan Kab. HST menyelenggarakan pendampingan teknis dan verifikasi pertanggungjawaban Dana BOS Reguler maupun BOS Kinerja untuk seluruh satuan pendidikan binaan.

Layanan yang Diberikan:

• Asistensi dan verifikasi perencanaan anggaran sekolah berbasis aplikasi ARKAS / MARKAS.
• Verifikasi Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) dan pelaporan realisasi belanja triwulanan.
• Rekonsiliasi belanja modal dan pencatatan aset inventaris barang persediaan sekolah.
• Fasilitasi penanganan kendala rekening penyaluran dan retur perbankan dana BOS.

Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah berkomitmen memberikan pelayanan prima yang responsif, transparan, dan akuntabel. Apabila ada kendala, keterlambatan, atau saran perbaikan:

Semua laporan akan diproses secara profesional tanpa dipungut biaya dan kerahasiaan identitas Anda terjamin.

Sebagai wujud keterbukaan informasi dan kepatuhan standar pelayanan publik Ombudsman RI, Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah mempublikasikan Laporan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Konsultasi dan Pengaduan secara berkala.

Berdasarkan Standar Mekanisme dan Alur Penanganan Pengaduan Masyarakat Disdik HST Tahun 2026 yang disahkan Kepala Dinas Pendidikan:

• Standar Waktu (SLA): Paling lama 8 hari kerja melalui 5 tahapan terstruktur.
• Biaya Penanganan: Rp0,- (GRATIS) sepenuhnya bebas dari segala bentuk biaya/pungutan.
• Perlindungan Identitas: Kerahasiaan data pelapor dijamin undang-undang (UU No. 27 Tahun 2022 tentang PDP).
• Nomor Tiket: Pelapor menerima nomor registrasi unik untuk pelacakan perkembangan status laporan.